Tapung Raya – Keluarga Besar Pemuda Pancasila (PP) Tapung Raya menyatakan sikap kecewa, geram, dan tidak lagi bisa berdiam diri atas perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh subkontraktor (subcon) Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang beroperasi di wilayah Tapung Raya.Selasa,03-03-2026.
Sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik-praktik yang dinilai menindas masyarakat lokal, meminggirkan putra daerah, serta mengabaikan tanggung jawab sosial, Keluarga Besar PP Tapung Raya memastikan akan menggelar aksi besar-besaran yang diperkirakan berlangsung pada tanggal 16 sampai dengan 18 Februari 2026.
Aksi tersebut berada di bawah penanggung jawab:
Salman Alfarizi – Ketua PAC Tapung.
Masrul Simbolon – Ketua PAC Tapung Hilir.
Mardid – Ketua Karakteker PAC Tapung Hulu
Salman Alfarizi, mewakili Keluarga Besar PP Tapung Raya, menegaskan bahwa kehadiran PHR beserta subkontraktornya di Tapung Raya belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat tempatan, meskipun Tapung Raya merupakan wilayah terdampak langsung aktivitas migas.
"Tapung Raya bukan tanah tak bertuan. Ini negeri yang punya masyarakat, punya pemuda, dan punya hak. Namun yang terjadi, subcon PHR justru meminggirkan masyarakat lokal dan memperlakukan putra daerah sebagai penonton di kampung sendiri,” tegas Salman.
Ia menambahkan bahwa Keluarga Besar PP Tapung Raya menilai banyak subcon PHR tidak transparan dalam perekrutan tenaga kerja, minim melibatkan vendor lokal, serta abai terhadap dampak sosial dan lingkungan, sehingga memicu kemarahan kolektif masyarakat Tapung Raya.
Dalam aksi tersebut, Keluarga Besar PP Tapung Raya akan menyampaikan lima (5) item tuntutan utama kepada:
Manajemen Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Subkontraktor yang beroperasi di Tapung Raya.
Pemerintah daerah dan instansi terkait.
Keluarga Besar PP Tapung Raya menegaskan bahwa aksi ini merupakan peringatan keras dan terbuka. Apabila tuntutan tidak direspons secara serius, maka gelombang aksi lanjutan akan terus digelar hingga keadilan benar-benar terwujud di Tapung Raya.
"Kami tidak anti investasi dan tidak anti PHR. Tetapi kami menolak keras ketidakadilan. Jika Tapung Raya hanya dijadikan ladang eksploitasi tanpa keberpihakan kepada masyarakat lokal, maka Keluarga Besar PP Tapung Raya akan terus berdiri di garis depan perlawanan,” lanjut Salman.
Seluruh rangkaian aksi akan dilaksanakan secara terorganisir, tegas, dan bermartabat, dengan tetap mengedepankan ketertiban umum dan semangat perjuangan rakyat.
Tapung Raya menuntut keadilan.
Putra daerah harus menjadi tuan di negeri sendiri.(Red)
