Oleh: Mohammad Irwan
Di sepanjang Jalan Flamboyan Sei Garo, Desa Gading Sari, Kabupaten Kampar, malam menjadi panggung gelap penuh tanya. Warung remang-remang berjejer seperti sengaja menantang hukum dan moral. Lebih miris lagi, salah satu pemiliknya adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) — seorang guru, sang pendidik anak-anak kita.
Bayangkan, sosok yang seharusnya menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kedisiplinan di sekolah, justru menjadi aktor di balik bisnis hiburan malam yang kerap identik dengan maksiat dan kerawanan sosial. Tindakan ini bukan hanya memalukan, tetapi juga menusuk rasa keadilan dan kepercayaan publik.
Warga Desa Gading Sari sudah lama resah. Berkali-kali mereka melapor, berkali-kali pula aparat menegur dan menyegel lokasi. Namun seperti drama murahan, warung-warung ini kembali beroperasi begitu saja seolah kebal hukum. Setiap segel dilepas, setiap teguran dilupakan.
Di sinilah letak tragedinya. Ketika penegakan hukum hanya formalitas belaka dan aparat seakan lelah, publik pun bertanya-tanya: masih adakah ketegasan? Ataukah hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas?
Jika dibiarkan, jangan salahkan masyarakat bila mereka menganggap bahwa peraturan hanya deretan kata di atas kertas. Jangan salahkan generasi mendatang bila mereka belajar bahwa melanggar aturan bukanlah aib, melainkan sekadar risiko bisnis belaka.
Seharusnya, desa adalah ruang belajar moral dan budaya. Bukan panggung untuk bisnis remang-remang apalagi bila itu melibatkan seorang guru ASN. Pemerintah desa, pihak kepolisian, dan Dinas Pendidikan perlu bercermin: mau sampai kapan ini berlangsung? Mau berapa kali lagi kita menunggu teguran agar menjadi tindakan nyata?
Di Jalan Flamboyan Sei Garo, Desa Gading Sari, harapan warga sederhana — mereka hanya ingin hidup tenang dan anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan bersih dan bermartabat. Sudah saatnya semua pihak berhenti menutup mata dan berpura-pura tidak tahu.
Sebab bila hukum dan moral sudah dijadikan lelucon, kita hanya tinggal menunggu kehancuran.
