Kampar, Riau – Jelang bulan suci Ramadan, keberadaan warung remang-remang di wilayah Tapung, Kabupaten Kampar, justru semakin menjamur tanpa hambatan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kampar, yang dinilai gagal menegakkan aturan dan menjaga ketertiban.Selasa,25-02-2025..
Keluhan masyarakat terhadap maraknya tempat hiburan malam ilegal ini seakan tidak mendapat respons serius dari pihak berwenang. Warga mengaku sudah berulang kali melaporkan keberadaan warung-warung tersebut, namun hingga kini tidak ada tindakan tegas yang mampu membuat jera para pelaku usaha hiburan malam ilegal ini.
"Kami sudah sering melaporkan. Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga moral dan kenyamanan masyarakat, terutama menjelang Ramadan. Tapi nyatanya, warung-warung ini tetap buka dan justru semakin bertambah," ujar seorang warga Tapung yang enggan disebut namanya.
Bahkan, beberapa pihak menduga adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan oknum tertentu dalam melindungi bisnis ini. Ketua salah satu organisasi masyarakat di Kampar menilai, lemahnya tindakan dari Satpol PP dan aparat hukum menimbulkan spekulasi adanya permainan di balik maraknya warung remang-remang ini.
"Kalau memang ada aturan yang melarang, mengapa mereka tetap beroperasi? Ini jadi tanda tanya besar. Apakah ada oknum yang bermain di balik semua ini? Kami butuh tindakan nyata, bukan hanya razia formalitas yang sekadar pencitraan," tegasnya.
Kepala Satpol PP Kampar saat dikonfirmasi mengklaim pihaknya telah melakukan razia dan penertiban, namun para pemilik warung kembali beroperasi setelah ditindak.
"Kami sudah beberapa kali melakukan razia, tapi mereka selalu buka lagi. Kami memang memiliki keterbatasan dalam pengawasan setiap hari," katanya.
Pernyataan ini justru semakin membuat masyarakat geram. Jika penindakan tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat, maka razia hanya akan menjadi sekadar formalitas tanpa efek jera. Warga mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah konkret, bukan hanya sekadar janji atau alasan keterbatasan personel.
Dengan semakin dekatnya bulan Ramadan, tekanan terhadap APH dan Satpol PP Kampar semakin meningkat. Masyarakat menuntut tindakan nyata, bukan hanya retorika. Jika pembiaran ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap penegak hukum dan pemerintah daerah akan semakin luntur.(Red)
