Riau,- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) Akan Mobilisasi Massa di Dua Kabupaten, Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu (Inhu) Ke Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK )Republik Indonesia (RI).
Tujuan Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) Memobilisasi massa di dua Kabupaten tersebut. Pertama yang di Kampar terkait Lahan seluas 2500 Hektar di Desa Kota Garo kecamatan Tapung Hilir. Yang mana Lahan tersebut milik kelompok Tani Suku Sakai sebanyak 25 kelompok Tani yang saat ini Lahan di kuasai oleh Mafia Tanah yang masih dalam kawasan hutan.
Dan di kabupaten Indragiri Hulu, di tiga Kecematan, Kecematan Lubuk Batu Jaya dan Kelayang Pranap, ini murni kesalahan Pemerintahan Daerah dan Provinsi Riau dan Kementerian LHK, di nilai tidak mempunyai usaha yang serius untuk menuntaskan dan menata perizinan kepada perusahaan PT Rimba Peranap Indah (RPI) yang masuk dalam perkebunan masyarakat Izin Konsesinya.
Hal ini di ungkapkan oleh ketua umum (Ketum) Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) Muhammad Ridwan Melalui sekretaris jenderal (Sekjen) Muhammad Sanusi Jumat 1 November 2024 Kepada Wartawan.
"Iya betul Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) Akan Mobilisasi Massa di dua Kabupaten, ya itu kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu, menuju Gedung Kementerian LHK, dengan cara melakukan aksi jalan kaki di awal Desember," katanya.
Lanjut di terangkan nya, tujuan Komite Pejuang Pertanian Rakyat Ke Gedung Kementerian LHK, untuk meminta menyelesaikan konflik lahan di Inhu yang berhadapan dengan PT RPI dan di kabupaten Kampar yang lahan masyarakat suku Sakai seluas 2500 yang saat ini di kuasai oleh Mafia Tanah.
"Di dua Kabupaten tersebut pihak kementerian LHK sudah melakukan identifikasi dan verifikasi di lapangan. Maka dari itu kami bersama Petani di dua Kabupaten, Kampar dan Indragiri Hulu mempertanyakan, kelanjutan identifikasi dan verifikasi yang di lakukan oleh Tim kementerian LHK," sebutnya.
Saat ini masyarakat di dua Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu, mulai tanggal 25 Oktober 2024 kemaren, mereka Mulai melakukan menabung serentak satu hari 2000 rupiah selama 33 hari kedepannya, biaya untuk berangkat ke Gedung Kementerian LHK.
